OJK Himbau Masyarakat Waspadai Investasi Telah Hentikan 543 Fintech dan 120 Investasi illegal

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Provinsi Bali, selama triwulan pertama tahun 2019, OJK telah menyelenggarakan lebih dari 23 kegiatan edukasi/sosialisasi kepada berbagai segmen masyarakat, diantaranya adalah Festival Nasional Wirausaha Muda Udayana 2019 “Creative Preneur in Millenial Era”, Seminar “Wanita Cerdas Berinvestasi”, Kuliah Industri “Millenial dan Fintech pada Industri IT”, dan berbagai sosialisasi fungsi dan kewenangan OJK serta waspada investasi.

Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Elyanus Pongsoda menyatakan dalam rangka upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pencegahan dan penanganan krisis keuangan di Provinsi Bali, OJK telah membangun mekanisme kerja, antara lain melalui Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Bali, Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Selama tahun 2018, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan dari 543 Fintech peer to peer lending ilegal dan 120 entitas investasi ilegal," jelas Elyanus pada acara sharing media OJK di Starbucks Reserve Dewata Sunset Road, Kuta, Badung.

Menurutnya, OJK telah mengimplementasikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) secara penuh sejak 1 Januari 2018 untuk menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia. Dengan impelementasi SLIK secara penuh, maka sejak 1 Januari 2018 layanan permintaan informasi debitur dan penanganan pengaduan debitur juga beralih dari BI ke OJK.

"Masyarakat yang bermaksud memperoleh informasi debitur di SLIK dapat mengunjungi kantor-kantor OJK baik di pusat maupun daerah," pintanya.

Selama Maret 2019 Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara telah melayani permintaan IDEB sebanyak 159 individu dan 1 lembaga. Sejak awal pelayanan IDEB hingga Maret 2019 total pelayanan yang diberikan adalah kepada 2.137 individu dan 22 badan usaha. Meski investasi ilegal alias bodong cukup marak di Tanah Air, namun Bali masih terbebas dari investasi yang merugikan masyarakat tersebut.

"Secara nasional Satgas Waspada Investasi bersama Kominfo telah menutup 946 fintech illegal, namun untuk tahun ini tak ada kasus investasi bodong yang dilaporkan ke OJK Bali Nusra," terangnya.

Meski belum ada investasi bodong yang dilaporkan ke OJK Bali Nusra tahun ini, Elyanus minta warga tetap berhati-hati, teliti dan waspada jika ingin berinvestasi.

"Pilih fintech yang sudah terdaftar dan berizin. Saat ini ada 113 fintech yang sudah terdaftar dimana lima di antaranya sudah berizin," terangnya.

Elyanus juga mengakui memang beberapa tahun silam, pernah terjadi investasi bodong yang merugikan masyatakat yang mengatasnamakan koperasi. Oleh karena itu agar kejadian seperti itu tak terulang kembali, warga diminta waspada dan berhati-hati dengan iming-iming investasi yang menguntungkan namun tak jelas alias bodong.

"Kerugian akibat investasi bodong di Indonesia mencapai Rp88,8 triliun. Warga yang mau investasi bisa menanyakan ke OJK," sarannya.

 Sementara itu, selama triwulan pertama di tahun 2019, Industri Jasa Keuangan di wilayah Bali tetap mampu mempertahankan kinerja positif. Secara umum kinerja perbankan Provinsi Bali periode Maret 2019 cenderung mengalami peningkatan dari segi aset, kredit, dan dana pihak ketiga. 

Author: